Author name: Pro-Visioner

pro-visioner.com/pvk Kewajiban Pajak Bulanan Perusahaan , Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara dan badan usaha untuk mendukung kebutuhan negara. Khusus bagi perusahaan, kewajiban pajak adalah elemen penting yang harus dipenuhi secara rutin guna memastikan keberlanjutan operasional serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan digunakan […]

https://pro-visioner.com/pvk/ Kenaikan PPN Pasca PMK 131 Tahun 2024 , Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Salah satu langkah terbaru dalam upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, yang mengatur kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMK

https://pro-visioner.com/pvk/ Investor Asing yang Berinvestasi di Indonesia , Jakarta. Mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sering kali menyebut investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menarik lebih banyak investor, Jokowi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan memotong birokrasi investasi. Ia juga melarang ekspor bahan mineral mentah,

https://pro-visioner.com/pvk/ – Pemerintah Berusaha Menyelesaikan Pengalihan Pengawasan Kripto ke OJK Menjelang Tenggat Waktu Jakarta. Pemerintah Indonesia masih belum menyelesaikan pengalihan otoritas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sektor Keuangan. Transisi yang dijadwalkan selesai pada 12 Januari 2025

https://pro-visioner.com/pvk/ Dari Spotify ke Google Play: Pemerintah Akan Kembalikan Uang dari PPN yang Salah HitungJakarta. Pemerintah telah berjanji untuk mengembalikan uang yang telah mereka pungut dari layanan digital populer yang seharusnya tidak dikenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru. Hanya beberapa jam sebelum tahun berganti menjadi 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pada Selasa malam bahwa

https://pro-visioner.com/pvk/ – Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) adalah bagian awal yang berisi definisi, pengertian, dan ruang lingkup dasar dari undang-undang tersebut. Pasal ini memberikan landasan hukum

https://pro-visioner.com/pvk/ Pasal 1A dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) adalah ketentuan yang membahas lebih lanjut mengenai objek pajak atau hal-hal yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pasal ini melengkapi Pasal 1 dengan memberikan penjelasan rinci terkait transaksi atau kegiatan yang dikenakan atau dikecualikan dari pengenaan

https://pro-visioner.com/pvk/ Pasal 2 dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya hingga yang terbaru, memuat ketentuan terkait Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berikut adalah garis besar ketentuan

https://pro-visioner.com/pvk/ Pasal 3 dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) mengatur tentang Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berikut adalah garis besar ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 berdasarkan UU PPN dan PPnBM, termasuk perubahannya: 1. Subjek Pajak