{"id":891,"date":"2025-07-24T08:13:09","date_gmt":"2025-07-24T01:13:09","guid":{"rendered":"https:\/\/pro-visioner.com\/pvk\/?p=891"},"modified":"2025-07-24T08:13:20","modified_gmt":"2025-07-24T01:13:20","slug":"per-11-pj-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pro-visioner.com\/pvk\/per-11-pj-2025\/","title":{"rendered":"PER-11\/PJ\/2025"},"content":{"rendered":"\n

Pro visioner Konsultindo <\/a>PER-11\/PJ\/2025 Resmi Berlaku! Faktur Pajak Uang Muka dan Pelunasan Bisa Terhubung Otomatis!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam dunia perpajakan Indonesia, ada beberapa aturan yang membantu Wajib Pajak Pengusaha (PKP) untuk mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<\/strong>, salah satunya adalah terkait Faktur Pajak untuk Pembayaran di Muka<\/strong>. Ketika sebuah transaksi melibatkan pembayaran sebagian sebelum pengiriman Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Wajib Pajak diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak yang sesuai. Untuk memastikan kelancaran administrasi dan akurasi dalam melaporkan pajak, aturan terbaru PER-11\/PJ\/2025<\/strong> kini memungkinkan integrasi antara faktur pajak uang muka dan pelunasan melalui sistem digital DJP Coretax<\/strong>, yang semakin menyederhanakan proses tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Jika Anda bingung dalam mengelola kewajiban pajak untuk bisnis Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak Jakarta<\/strong>, yang siap membantu Anda dengan solusi yang tepat dan efisien.<\/p>\n\n\n\n

Apa Itu Faktur Pajak untuk Pembayaran di Muka?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Faktur Pajak untuk Pembayaran di Muka<\/strong> adalah faktur yang diterbitkan ketika ada pembayaran yang diterima sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Dalam beberapa transaksi, khususnya yang menggunakan pendekatan perpajakan berbasis kas<\/strong>, kewajiban pajak akan timbul pada saat penerimaan pembayaran, bukan pada saat barang atau jasa diserahkan.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai contoh, ketika sebuah Wajib Pajak Pengusaha (PKP)<\/strong> menerima uang muka<\/strong> atau angsuran<\/strong> untuk sebuah transaksi yang melibatkan BKP<\/strong> atau JKP<\/strong>, mereka diwajibkan untuk mengeluarkan faktur pajak untuk mencatatkan PPN<\/strong> yang terutang pada pembayaran yang diterima. Fakta ini dijelaskan lebih lanjut dalam PER-11\/PJ\/2025<\/strong>, yang menetapkan ketentuan mengenai bagaimana faktur pajak uang muka dan pelunasan dihubungkan secara otomatis melalui sistem DJP Coretax<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ketentuan PER-11\/PJ\/2025 tentang Faktur Pajak Pembayaran di Muka<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

PER-11\/PJ\/2025<\/strong> memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang penerbitan Faktur Pajak Pembayaran di Muka<\/strong>. Beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Faktur Pajak Pembayaran di Muka Harus Mengandung Informasi Tambahan<\/strong> Faktur pajak untuk pembayaran di muka tidak hanya mencantumkan informasi dasar seperti Nama<\/strong> dan NPWP<\/strong> dari PKP serta identitas pembeli<\/strong> atau penerima jasa, tetapi juga harus memuat informasi tambahan<\/strong> yang menjelaskan nilai<\/strong> dan tujuan pembayaran<\/strong>. Ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat bisa dipahami dengan jelas dan transparan.<\/li>\n\n\n\n
  2. Kolom \u201cNama BKP dan\/atau JKP\u201d Harus Spesifik<\/strong> Dalam faktur pajak pembayaran di muka, kolom “Nama BKP dan\/atau JKP”<\/strong> harus diisi dengan detail yang jelas mengenai barang atau jasa yang disediakan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan tepat dan tidak menimbulkan kebingungannya.<\/li>\n\n\n\n
  3. Faktur Pajak Pembayaran Akhir<\/strong> Setelah transaksi selesai dan pembayaran akhir diterima, PKP harus menerbitkan Faktur Pajak Pembayaran Akhir<\/strong> dengan informasi yang lengkap. Faktur pajak ini harus mencakup seluruh detail yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Integrasi Otomatis Faktur Pajak Pembayaran Muka dan Pelunasan di Coretax<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Salah satu fitur terbaru dalam PER-11\/PJ\/2025<\/strong> adalah kemampuan untuk menghubungkan faktur pajak pembayaran muka<\/strong> dan faktur pajak pelunasan<\/strong> secara otomatis dalam sistem DJP Coretax<\/strong>. Ini sangat berguna untuk mengurangi risiko duplikasi atau kesalahan pelaporan<\/strong>, karena sistem akan secara otomatis mengaitkan faktur pembayaran muka dengan faktur pelunasan yang diterbitkan setelah pembayaran akhir diterima.<\/p>\n\n\n\n

    Cara Kerja Integrasi di Coretax:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
      \n
    1. Menggunakan Kotak Centang \u201cPembayaran Awal\u201d dan \u201cPembayaran Akhir\u201d di Coretax<\/strong>\n