{"id":67,"date":"2025-04-05T08:00:07","date_gmt":"2025-04-05T01:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/pro-visioner.com\/pvk\/?p=67"},"modified":"2025-04-05T08:00:07","modified_gmt":"2025-04-05T01:00:07","slug":"peran-konsultan-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pro-visioner.com\/pvk\/peran-konsultan-pajak\/","title":{"rendered":"7 PERAN KONSULTAN PAJAK JAKARTA"},"content":{"rendered":"\n

pro-visioner.com <\/a>– PERAN KONSULTAN PAJAK UNTUK MENGHASILKAN NILAI TAMBAH BAGI PERUSAHAAN<\/strong> , Sebelum membicarakan jauh mengenai peran konsultan pajak tentu kita perlu mengetahui hal yang mendasar yaitu definisi konsultan pajak. Dalam peraturan Menteri Keurangan dituliskan mengenai definisi mengenai Konsultan pajak ini\u00a0 <\/a>sebagaimana diatur dalam PMK nomor 111\/PMK.03\/2014 adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.<\/p>\n\n\n\n

Dinamika Peraturan <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hukum perpajakan merupakan bagian dari Hukum Indonesia sehingga seorang konsultan pajak harus paham payung hukum yang menaungi aktivitasnya ini.  Seorang konsultan pajak  sangat perlu memahami garis besar sistem hukum di Indonesia secara umum, misalnya dasar-dasar hukum perdata,hukum bisnis, termasuk berbagai jenis bentuk badan usaha seperti Perseroran Terbatas (PT), Firma, CV, Yayasan, Perserikatan. Seorang konsultan Pajak juga perlu mempelajari hukum lain yang terkait dengan berjalannya perusahaan atau badan usaha seperti hukum perburuhan, Peraturan Mengenai Pasar Modal, Perbankan Syariah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kristanto (2009).<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah Indonesi sendiri sebetulnya  telah memberi perhatian yang cukup mengenai peran konsultan pajak dengan memasukkannya ke dalam peraturan menteri keuangan. Permenkeu no.485\/KMK\/.03\/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 98\/PMK.03\/2005 dan dikeluarkan lagi yang terbaru PMK No. 111\/PMK.03\/2014 menunjukkan betapa cepatnya dinamika tentang masalah perpajakan dan mengenai konsultan pajak khususnya. <\/p>\n\n\n\n

Untuk menjamin bahwa seorang konsultan pajak dapat memberikan jasanya secara professional berdasarkan PMK 111\/PMK.03\/2014 ini dituliskan ia adalah  orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)dan mengundurkan diri sebelum batas pensiun. Dalam pasal 3 PMK diberikan pula persyaratan pensiunan pegawai DJP yang ingin menjadi konsultan pajak, yaitu yang telah mengabdikan diri sekurang-kurangnya 20 tahun ,tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat  berdasarkan peraturan perundang-undangan,  dan telah melewati jangka waktu 2 tahun  terhitung sejak tanggal keputusan pensiun.<\/p>\n\n\n\n

\"PERAN
PERAN KONSULTAN PAJAK<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

PERAN KONSULTAN PAJAK<\/h2>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Seorang konsultan pajak yang menguasari kompetensi di bidangnya dan memiliki latar belakang dan skill yang diperlukan tidak bisa langsung berpraktik mencari klien. Konsultan pajak ini harus memiliki Izin Praktik yang diterbitkan oleh DJP atau pejabat yang ditunjuk <\/p>\n\n\n\n

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER -13\/PJ\/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan  Konsultan Pajak mengatur lebih lanjut soal keberadaan konsultan pajak,  Asosiasi Konsultan Pajak  dan tata kelola Organisasi  Konsultan Pajak serta hak dan kewajiban Konsultan Pajak (Lutfi,2009)<\/p>\n\n\n\n

Peran Penting Konsultan Pajak<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Amanat UU NRI jelas memberi perlindungan kepada warna negara selaku pembayar pajak sekaligus menekankan pentingnya pemasukan dari sector pajak ini terhadap negara. Penerimaan pajak selama 9 tahun terakhir sebelum tahun 2020 dapat terlihat pada table di bawa ini :<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Dari table terlihat bahwa penerimaan negara dari sector pajak ini  di kisaran angka 70% lebih yang berarti pajak menjadi sumber andalan untuk membiayai pemerintahan (Lutfi 2009). Hal ini selaras yang dikatakan oleh Menter Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan pajak di awal 2023 sangat baik karena penerimaannya tumbuh 48,6% (Rp.162,23 T). <\/p>\n\n\n\n

Dan memang jika kita lihat dari awal pandemic dimana tax ratio Indonesia yang berada di angka 8,33&, lalu naik menjadi 9,11% setahun berikutnya, mengindikasikan bahwa penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia mengalami kenaikan. Penerimaan pajak ini berasal dari dua sumber yaitu pajak dalam negeri seperti PPH,PPN dan pajak perdagangan internasional. <\/p>\n\n\n\n

Pertanyaannya adalah bagaimana peran konsultan pajak ini dari sudut pandang badan usaha atau pelaku bisnis?<\/p>\n\n\n\n

Suandy (2004) meyakini bahwa dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Dengan pola pikir tersebut mereka akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi  dan daya saing seorang manajer akan berusaha menekan biaya sekecil mungkin, demikian halnya dengan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini karena pajak akan menurunkan laba setelah  pajak (tax after profit) , tingkat pengembalian (rate of return)  dan arus kas (cash flow) (Suandy,2004).<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

baca juga<\/p>\n\n\n