Author name: Pro-Visioner

PT Pro Visioner Konsultindo – Transfer Pricing di Era 2025 Update & Risiko. Topik transfer pricing selalu jadi bahan panas di dunia perpajakan, apalagi buat perusahaan multinasional yang main lintas negara. Tahun 2025 ini, isu makin kompleks. Regulasi makin ketat, transparansi makin dituntut, dan teknologi digital bikin strategi lama banyak yang gak relevan lagi. Kalau […]

Jasa Konsultan Pajak – Pajak Digital Lintas Negara, Indonesia vs OECD Kalau ngomongin ekonomi digital, sekarang udah gak ada lagi batas negara yang bener-bener jelas. Lo belanja di e-commerce, nonton Netflix, pakai Spotify, main game online, bahkan subscribe AI tools—sebagian besar transaksinya lintas batas. Pertanyaannya: pajaknya siapa yang narik? Indonesia? Negara asal perusahaannya? Atau OECD

KOnsultan PAjak – Pajak dan Antikorupsi: Saling Menguatkan? Kalau lo pikir pajak itu cuma urusan setor angka ke negara, lo salah besar. Pajak itu sebenarnya pusat dari relasi negara dan rakyat. Pertanyaan klasiknya: “Gue bayar pajak, negara beneran gunain buat gue atau malah bocor?” Nah, di titik ini, isu pajak dan isu korupsi ketemu. Dan

https://pro-visioner.com/pvk/ Tax Risk Management untuk Perusahaan Multinasional. Kalau ngomongin pajak di level multinasional, game-nya beda banget sama perusahaan lokal biasa. Lo bayangin: satu perusahaan bisa punya puluhan anak usaha di berbagai negara, tiap negara punya aturan pajak sendiri, kadang saling bentrok, kadang saling ngintai. Salah dikit, bisa jadi headline internasional. Makanya, Tax Risk Management (TRM)

Konsultan Pajak Jakarta – Corporate Tax Responsibility PR Perusahaan Besar. Lo pernah mikir gak, kenapa perusahaan-perusahaan raksasa suka gembar-gembor soal green energy, sustainability, bahkan kasih CSR yang viral di medsos, tapi kalau ngomongin soal pajak… mendadak sepi kayak mall jam 9 pagi? Yes, inilah yang sering disebut Corporate Tax Responsibility (CTR).Intinya, bukan cuma bayar pajak

Pro Visioner Konsultindo – Tax Whistleblowing Policy Proteksi atau Ancaman? Pernah kepikiran gak, gimana caranya negara bisa tahu kalau ada perusahaan yang nge-mark up laporan keuangan biar pajaknya jadi kecil?Jawabannya sering banget datang dari satu mekanisme yang rada underrated tapi powerful: whistleblowing system. Intinya gini, ada orang dalam—entah karyawan, auditor internal, atau mantan partner—yang ngelapor

Pro Visioner – Audit Pajak Publik Apakah Mungkin di RI? Lu pernah kebayang gak, kalau suatu saat laporan pajak perusahaan gede bisa diakses publik?Kayak lu lagi scroll website DJP, terus ada menu “Public Tax Report”.Klik, langsung muncul data berapa pajak yang dibayar Gojek, Tokopedia, atau perusahaan tambang gede. Sounds too good to be true?Atau malah

Pro Visioner Konsultindo – Biaya Karyawan di Mata Pajak, Antara Hak Pegawai, Strategi Perusahaan, dan Regulasi Negara. Coba deh lo bayangin: lo kerja tiap hari, lembur, kena macet 2 jam pergi–pulang, stres ngerjain target yang kadang nggak manusiawi. Di satu sisi, lo berharap gaji aman, bonus cair, plus kalau sakit ada jaminan kesehatan yang proper.

pro-visioner.com/pvk/ OECD vs Indonesia: Gap Transparansi Pajak. Lu pernah mikir gak, kenapa dunia pajak tuh sekarang rame banget ngomongin “transparency”?Kayak semua negara berlomba-lomba nunjukin kalau sistem pajaknya tuh clear, open, gampang di-audit. Dan di tengah hype global itu, muncul OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).Mereka basically jadi “referee” dunia perpajakan internasional, yang ngasih aturan

PVK Konsutlan Pajak – Open Tax Data – Bayangin lo lagi scroll timeline, terus nemu berita kalau semua data pajak perusahaan bakal dibuka ke publik. Literally semua orang bisa cek berapa pajak yang dibayar suatu brand, kayak lo ngepoin gaji orang di LinkedIn. Pertanyaannya: ini transparansi keren atau malah jadi bumerang? Konsepnya disebut open tax