https://pro-visioner.com/pvk/ Indonesia Pertahankan Syarat Modal Minimal Rp 100 Miliar untuk Trader Kripto
Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan kembali persyaratan bagi para pedagang mata uang kripto di Indonesia untuk memiliki modal minimum Rp 100 miliar (sekitar $6,2 juta) seiring persiapannya untuk mengambil alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
OJK juga mempertahankan persyaratan ekuitas minimum Rp 50 miliar untuk pedagang kripto di bawah peraturan barunya, yang akan berlaku pada 10 Januari 2025.
baca juga
- Kenapa Perusahaan di Jakarta Semakin Membutuhkan Konsultan Pajak di Era Regulasi Ketat
- Pajak Properti di Jakarta 2026
- Optimalisasi Pajak untuk Bisnis di Jakarta Pasca Pelaporan SPT
- Sengketa Pajak: Kapan Harus Menggunakan Konsultan Pajak?
- Restitusi Pajak: Proses, Syarat, dan Risiko
Meskipun persyaratan keuangan ini sudah diamanatkan di bawah peraturan Bappebti sebelumnya, OJK telah memperkenalkan ketentuan yang lebih ketat yang melarang penggunaan sumber modal tertentu. Ini termasuk dana yang berasal dari pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, pinjaman, atau kegiatan lain yang melanggar hukum yang ada.
Peraturan baru ini berupaya mengintegrasikan peraturan Bappebti yang sudah ada dengan penyempurnaan yang dirancang untuk menyelaraskannya dengan praktik-praktik terbaik di sektor keuangan. Peraturan ini menekankan pada promosi perdagangan aset keuangan yang transparan, efisien, dan teratur.
Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko, integritas pasar, keamanan siber, dan langkah-langkah anti pencucian uang. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan membangun kepercayaan dalam sektor perdagangan kripto.
