pro-visioner.com/pvk Cukai minuman manis Indonesia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan pajak sebesar $385 juta
Jakarta. Indonesia berencana untuk memberlakukan cukai pada minuman yang mengandung etil alkohol (MBDK), yang diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 6,25 triliun ($ 385,24 juta), menurut Telisa Aulia Falianty, seorang ekonom dari Universitas Indonesia.
Pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024, yang mengimplementasikan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.
Telisa mengatakan berbagai usulan telah dibuat untuk tarif cukai. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan tarif cukai sebesar 2,5 persen. Sementara itu, pemerintah mengusulkan tarif tetap: Rp 1.500 per liter untuk minuman manis dalam kemasan seperti minuman ringan, teh dalam kemasan, dan minuman berenergi, dan Rp 2.500 per liter untuk konsentrat atau ekstrak, seperti sirup.
Telisa menyoroti pentingnya pajak bagi kesehatan masyarakat, terutama dalam mengatasi prevalensi diabetes yang terus meningkat, yang membebani kesehatan dan ekonomi negara secara signifikan.
- Kenapa Perusahaan di Jakarta Semakin Membutuhkan Konsultan Pajak di Era Regulasi Ketat
- Pajak Properti di Jakarta 2026
- Optimalisasi Pajak untuk Bisnis di Jakarta Pasca Pelaporan SPT
- Sengketa Pajak: Kapan Harus Menggunakan Konsultan Pajak?
- Restitusi Pajak: Proses, Syarat, dan Risiko
“Diabetes semakin banyak menyerang populasi yang lebih muda, menimbulkan ancaman serius bagi masa depan bangsa,” katanya.
Pemerintah belum mengumumkan kapan pajak ini akan diberlakukan. Telisa mendesak kejelasan mengenai jadwal pemberlakuan pajak ini agar upaya-upaya kesehatan masyarakat dan produsen minuman memiliki waktu persiapan yang memadai.
“Pabrik-pabrik perlu waktu untuk menyesuaikan proses produksi mereka,” jelasnya.
Telisa juga menyarankan agar pajak tersebut tidak diterapkan pada awal tahun 2025, mengingat rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari. Ia mengusulkan penerapan cukai pada tahun 2026 untuk memastikan transisi yang lebih lancar dan persiapan yang cukup.
